Menyikapi Konspirasi

Sejak zaman pelayaran samudera yang dilakukan Portugis dan Spanyol untuk mencari rempah-rempah ke timur dengan membawa misi 3 G (gold, gospel, dan glory), tema konspirasi tidak pernah mati. Apalagi belakangan ditambah dengan pengakuan para tokoh yang terlibat dalam konspirasi—seperti John Perkins dalam bukunya Confessions of an Economic Hit Man (2004)—membuktikan bahwa konspirasi dalam bentuk kolonisasi ekonomi di negara-negara dunia ketiga memang ada. Tidak terlihat, tapi ada.

Dalam konteks kasus Tolikara yang terjadi pada Idul Fitri 1436 Hijriyah yang lalu, aroma konspirasi juga kabarnya ada. Sebelum terjadi penyerangan kepada umat Islam yang akan menunaikan salat Idul Fitri, telah ada selebaran dari GIDI yang melarang umat Islam ‘membuka lebaran’ (salat Idul Fitri) di Kabupaten Tolikara, dan melarang muslimah menggunakan ‘yilbab’ (jilbab). Padahal, semua warga Indonesia yang memiliki kalender, mengetahui bahwa Idul Fitri itu hari lebaran yang suci di kalangan umat Islam, dan semua komponen warga yang ingin mengadakan kegiatan—termasuk seminar atau KKR—harus mempertimbangkan hari tersebut. Di kolom forum pembaca The Jakarta Post (24 Juli 2015) fenomena ini disebut sebagai paradox of tolerance. Beberapa tahun lalu, sebelum terjadi kerusuhan di Maluku Utara 1999—sebagai imbas dari konflik Ambon 1998—selebaran ‘Sosol Berdarah’ yang berisi perintah dari gereja untuk mengusir umat Islam di Halmahera juga tersebar, dan terjadilah baku-hantam sesama anak bangsa. Ini memang paradoks.

Pada peneliti dan analis umumnya menganggap bahwa selebaran seperti itu hal biasa, dan tidak terkait dengan konspirasi. Tapi, kalangan tertentu, menganggap bahwa ini bagian dari konspirasi untuk memusuhi umat Islam, terkait kristenisasi, atau dalam konteks nasionalisme ada upaya untuk memecah-belah Indonesia. Maka, dalam konteks Tolikara, muncul isu bahwa ini semacam test-case untuk membuat kerusuhan kembali, kemudian mengundang perhatian internasional, dan terjadilah referendum (seperti Timor Timur) untuk kemerdekaan Papua, selanjutnya Aceh, dan seterusnya. Singkat kata, ada upaya untuk memecah-belah Indonesia menjadi negara-negara kecil yang dikendalikan oleh negara-negara luar. Isu ini sebenarnya sudah lama tersiar, paling tidak setelah reformasi. Benar tidaknya tentu saja yang paling tahu adalah pemerintah atau kalangan tertentu yang mengkaji isu konspirasi secara dalam.

Dalam konteks politik timur tengah, isu konspirasi juga bukan sesuatu yang baru di negeri-negeri tersebut. Penggalian terowongan di sekitar kota tua Jerussalem (termasuk Masjid Al Aqsha) misalnya, kerap dianggap sebagai bagian dari “plan to destroy Al Aqsha Mosque” (Al Arabiya, 27 Maret 2008). Kelahiran ISIS adalah contoh lain dari cerita konspirasi, yang mengutip Edward Snowden, gerakan tersebut dibuat oleh Amerika, Inggris, dan Israel untuk menciptakan destabilisasi kawasan Timur Tengah dengan cara menciptakan organisasi teroris dari seluruh dunia yang terpusat dalam satu wadah, sekaligus untuk melindungi Israel (Time, 19 Juli 2014). Harus dicatat dalam pergerakan ISIS adalah: target gerakannya lebih fokus pada sesama umat Islam yang berseberangan ide dengan mereka. Eksekusi bakar pilot Yordania Muath Safi Yousef Al Kasasbeh misalnya, dikecam banyak tokoh Islam, salah satunya oleh Grand Syeikh Al Azhar Ahmad Al Tayyeb yang menyatakan bahwa aksi itu bukanlah representasi dari ajaran Islam.

Lantas, bagaimana menyikapi isu-isu konspirasi baik yang terjadi di negeri kita atau di luar? Hemat saya, kita jangan mudah tersulut dengan berita-berita yang ada. Dewasa ini banyak sekali berita yang tersebar—apalagi di media sosial—yang kontennya tidak bisa dipercaya. Tugas paling berat dalam bagian ini ada pada media massa. Mereka perlu menyajikan berita yang berimbang, tidak berat sebelah, dan akurasinya terjaga. Selanjutnya, semua komponen bangsa, para pemimpin agama dan tokoh masyarakat untuk tidak mudah terpancing dengan berita-berita miring yang belum tentu benar.

Di Indonesia, konflik paling rentan terjadi jika menyinggung agama. Agama menjadi kekuatan perekat paling kuat untuk dibela. Umumnya penganut agama akan membela agamanya, apalagi jika dilihat dari sejarah trauma perang antar agama juga sampai sekarang masih ada, dan kerap diajarkan di sekolah-sekolah dengan pendekatan konspiratif.

Selanjutnya, jika memang ada indikasi kuat konspirasi menghancurkan Indonesia itu benar, maka kekuatan intelijen kita haruslah memainkan perannya secara maksimal dan pemerintah mengantisipasi dengan berbagai cara. Keberhasilan intelijen dalam meminimalisir konflik dan teror—dan ini mungkin tidak banyak diliput media—patut diapresiasi, namun dalam kasus-kasus tertentu terjadi juga teror dan konflik—ambil contoh di Tolikara. Kita berharap, di tengah banyak isu yang tersebar dimana-mana—dan salah satunya tentang konspirasi—kita bisa tetap berpikir jernih, tidak mudah terprovokasi, dan negara dengan kekuatan civil society kita dapat terus menjaga keutuhan negeri ini dari berbagai konspirasi baik itu dari luar atau yang berasal dari dalam. [Yanuardi Syukur]