 |
| Foto bersama antara penasihat dan pengurus ISMES dengan Fungsional Direktorat Timur Tengah Kemlu setelah rapat dan makan siang di Gedung Utama Kemlu, Pejambon, Jakarta. Ki-ka: Asep Kamaluddin, Siuaji Raja, M. Hamdan Basyar, Tia Mariatul Kibtiah, Dubes Nurul Aulia, Smith Alhadar, Ryantori, dan Yanuardi Syukur |
Jika berbicara komunitas Timur Tengah, sesungguhnya banyak sekali komunitas yang telah terbentuk yang dapat kita petakan dalam (1) komunitas akademisi/kampus, (2) komunitas peneliti LSM/think tank, (3) komunitas aktivis kemanusiaan, (4) komunitas bisnis, (5) komunitas lembaga Islam (pesantren), dan (6) komunitas media sosial. Enam jenis komunitas ini memiliki aktivitas yang berkaitan dengan Timur Tengah, sedikit atau banyaknya. Mereka berkontribusi dalam penelitian, diskusi, bisnis, bahkan menjadi volunteer untuk membantu masyarakat Timur Tengah yang tak sepi dilanda konflik.
Namun, komunitas yang tersebar di masyarakat itu tidak memiliki alur komunikasi yang efektif dengan pemerintah dalam hal ini Kemlu, khususnya lagi Direktorat Timur Tengah. Saat ini diplomasi tidak hanya dipahami sebagai soal politik, akan tetapi juga berkaitan dengan bisnis (dagang) dan budaya. Di Indonesia, nomenklatur yang kita pakai adalah "Kementerian Luar Negeri" yang berarti kementerian yang terkait dengan urusan luar negeri. Agak berbeda dengan Australia misalnya yang jelas menulis kata "trade" (perdagangan) dalam kementerian luar negeri mereka yang bernama Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT). Secara singkat dapat dipahami bahwa misi luar negeri Australia selain urusan politik dan diplomasi juga soal perdagangan, kendati semua kementerian luar negeri pasti juga berkaitan dengan perdagangan.
Khusus perdagangan dengan Timur Tengah, salah satu masalah yang masih mendera kita adalah soal budaya. Ada semacam "kegagapan budaya" dalam melihat budaya bisnis orang Arab. Orang Arab cenderung senang membeli sesuatu yang sudah jalan (on going) atau yang sudah established. Mereka tidak begitu suka investasi pada bidang usaha yang baru mulai, karena banyak risiko yang mungkin terjadi. Termasuk, mereka juga sangat mengutamakan kepercayaan (trust). Itulah kenapa, ada ungkapan yang bilang begini, "orang Arab kalau sudah suka sesuatu dia akan berikan semuanya."
Terkait dengan rencana pembentukan Komunitas Timur Tengah di Indonesia, ide ini berasal dari program kerja Menlu RI yang ingin agar tercipta sebuah komunitas civil society yang konsen pada masalah kawasan tersebut. Dalam langkah strategis Kemlu, pembentukan komunitas ini dimasukkan dalam apa yang disebut sebagai intermistik. Maksudnya, urusan internasional-domestik yang berhubungan dengan masalah dalam negeri (domestik) serta terkait hubungan antarbangsa (internasional).
Bagaimana ceritanya sampai ISMES yang diajak Kemlu? Ceritanya pada sebuah siang saya dihubungi oleh Pak Siuaji Raja, seorang diplomat yang pernah bertugas di Washington, D.C, dan kini fungsional di Direktorat Timur Tengah. Beliau awalnya ingin meminta nomor kontak seorang penasihat ISMES, Pak Smith Alhadar yang rutin menulis di Kompas dan beberapa media nasional lainnya, untuk diundang pada sebuah diskusi di Yogyakarta. Akan tetapi, diskusi itu tertunda, dan ada informasi dari Pak Raja bahwa mereka berencana membuat komunitas--seperti yang telah saya tulis di atas.
 |
| Penulis berfoto di depan pintu masuk Gedung Utama Kemlu, Pejambon, Jakarta. |
Sependek pengalaman saya sebagai Sekjen ISMES sekitar tiga tahun ini, pihak yang kontak ISMES terdiri dari beberapa kalangan, (1) Kementerian Luar Negeri RI, (2) Kedutaan Besar, (3) Media cetak dan elektronik (koran dan televisi), (4) Peneliti Timur Tengah dari Amerika, dan (5) Mahasiswa Indonesia yang sedang menyelesaikan studi sarjana maupun pascasarjana di dalam maupun luar negeri. Jalur kontaknya lewat website ISMES (ismes.net) yang di situ tercantum nama saya. Memang, saat ini tidak bisa dimungkiri bahwa website masih penting peranannya untuk menjalin komunikasi dengan berbagai pihak di dalam dan luar negeri.
Awalnya, Pak Raja dan Dubes Nurul Aulia (mantan Dubes Indonesia untuk Yaman) berencana untuk berkunjung ke kantor ISMES yang secara resmi masih menggunakan alamat LIPI di ruangan salah seorang penasihat ISMES, Prof (riset) M. Hamdan Basyar, akan tetapi kontak saya dengan Direktur ISMES Dr. Ryantori, menyepakati lebih baik kita bertemu di kantor Kemlu. Akhirnya, disepakatilah ISMES yang berkunjung ke Kemlu. Pada Selasa (25/6), di internal ISMES kami bertemu untuk sharing apa saja yang perlu disampaikan pada pertemuan Rabu besok. Hadir dalam diskusi internal di Lantai 3 Rektorat Universitas Moestopo (Beragama) Pak Smith Alhadar, Ryantori, Asep Kamaluddin, dan saya.
Pagi hari sebelum sebelum pertemuan, saya sempatkan membuat semacam catatan konsep (concept note) yang merangkum kira-kira ide dari Pak Raja (sebagai perwakilan Kemlu) dengan ide dari peneliti ISMES. Walau badan agak kurang fit betul, tapi karena saya sudah mengatakan akan membuat semacam konsep awal, maka saya harus tepati itu, dan terkirim sebelum acara dimulai. Namun, sebagai konsep awal, ada saja kekurangan yang berarti seperti nama-nama peneliti Timteng yang belum mencakup semua, juga ide-idenya masih sebatas yang saya pahami. Kemudian, mau tak mau kita juga harus menunggu apa konsep besar dan rencana praktis dari Kemlu.
Pada Rabu (26/6), pertemuan pun dilaksanakan di kantor Kemlu. Dalam sebuah rilis berita yang saya buat untuk website ISMES (yang dikelola dan diposting oleh humas, Fahmi Salsabila--sebelumnya adalah Sekjen ISMES; sementara proses posting), saya menulis bahwa "Indonesian Society for Middle East Studies (ISMES) menjadi inisiator bagi pembentukan Komunitas Timur Tengah di Indonesia yang akan menjadi wadah berhimpunnya para peminat Timur Tengah baik dari kalangan akademisi, peneliti, penulis, pebisnis, dan berbagai elemen masyarakat."
Sebagai insiator, ISMES telah melakukan diskusi awal bersama Direktorat Timur Tengah Kementerian Luar Negeri RI pada Rabu (26/6) yang disambut oleh Dubes Nurul Aulia dan Siuaji Raja. Sedangkan dari ISMES hadir dua pendiri sekaligus penasihat ISMES yaitu M. Hamdan Basyar dan Smith Alhadar dan para pengurus, yaitu Ryantori, Yanuardi Syukur, Asep Kamaluddin, dan Tia Mariatul Kibtiah.
Menyambut kedatangan delegasi ISMES, Dubes Nurul Aulia menyatakan bahwa Kementerian Luar Negeri perlu menjalin kemitraan dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk wadah pemikir (think tank) yang konsen pada isu Timur Tengah. Dubes mengatakan bahwa mengenal Timur Tengah, baik dari politik dan ekonomi sangat penting untuk terciptanya hubungan baik serta peran-peran strategis Indonesia di kawasan tersebut. Termasuk, lanjut dia, penting sekali bagi diplomat Indonesia untuk mengenal budaya Arab secara baik, karena orang Arab cenderung mengandalkan bisnis dan investasi di suatu negara berdasarkan kepercayaan (trust).
"Jika sudah ada trust, maka mereka akan berinvestasi di dalam negeri kita," lanjut Dubes Nurul Aulia. Selain itu, kata dia lagi, investor Arab umumnya senang berinvestasi pada sektor-sektor yang telah berjalan ketimbang sektor-sektor yang baru dimulai.
Dalam sambutannya, Smith Alhadar bercerita bahwa kelahiran ISMES didasari oleh fakta media barat yang cenderung parsial dalam memberitakan konflik Timur Tengah. Kelahiran ISMES adalah dalam upaya untuk memberikan pengertian yang komprehensif sekaligus obyektif dalam melihat konteks Timur Tengah.
Sementara itu, M. Hamdan Basyar yang juga professor riset di LIPI mengatakan bahwa sejak lama ISMES telah menjalin kemitraan dengan berbagai instansi di dalam dan luar negeri baik secara organisasi maupun secara personal. ISMES yang terdiri dari tiga kalangan, yaitu penulis, jurnalis, dan ilmuwan biasa memberikan perspektif di berbagai instansi, media massa, serta menjadi pembimbing bagi sekian banyak mahasiswa dan peneliti Timur Tengah.
Pertemuan tersebut juga diselingi dengan paparan materi setebal 14 halaman powerpoint berjudul "Strategi Diplomasi Indonesia di Kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara" yang dibawakan oleh fungsional Direktorat Timur Tengah Kemlu, Siuaji Raja. Beliau menjelaskan bagaimana perkembangan terakhir di Timur Tengah dan posisi penting Indonesia yang saat ini dipercaya sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Pertemuan yang diselingi dengan diskusi kawasan Timur Tengah berakhir pada titik temu bahwa penting dibentuk wadah bagi komunitas Timur Tengah di Indonesia.
Setidaknya, ada 7 langkah strategis Kemlu yang dipaparkan Pak Raja, yaitu: (1) Revitalisasi kemitraan Indoensia (review dan penataan ulang kemitraan Indonesia dan sidang komisi bersama), (2) Resolusi konflik (konsolidasi peran Indonesia dalam mendukung Palestina dan program santri untuk perdamaian dunia dan kemanusiaan), (3) Demokratisasi dan transformasi politik (pembentukan Indonesia-Middle East Strategic Dialogue on Islam and Democracy), (4) Peluang kerja sama ekonomi yang terbuka (strategi diplomasi ekonomi di kawasan Afrika Utara dan Teluk dan Indonesia-Middle East & OIC Countries Summit on Halal Industries), (5) Perlindungan Warga Negara Indonesia (perlindungan dan pelayanan satu atap dan korban crane), (6) Intermestik (haji [biometrik] dan pembentukan Komunitas Timur Tengah di Indonesia, (7) Memperkuat mesin diplomasi (perwakilan RI di Timur Tengah, Direktorat Timur Tengah, dan perwakilan asing di Indonesia).
Sedangkan pilar politik luar negeri Indonesia di Timur Tengah terdiri dari empat pilar, yaitu agar kawasan tersebut menjadi (1) Kawasan yang damai, (2) Kawasan yang memiliki nilai-nilai demokrasi sesuai nilai-nilai kearifan lokal, (3) Kawasan yang sejahtera, dan (4) Kawasan yang menghormati HAM, tata-kelola pemerintahan yang baik dan rule of law. Secara singkat, keempat polugri itu dijelaskan dalam kalimat berikut, "Middle east region will transform into a region that is secure, peaceful, democratic, prosperous, stable with a solid promotion of human rights and fundamental freedoms, good governance, and rule of law."
Pak Raja juga menjelaskan soal arti penting Timur Tengah bagi Indonesia, yaitu (1) Pengakuan atas kemerdekaan Indonesia, (2) Realisasi amanat Pembukaan UUD 1945 "Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial", (3) Sahabat dekat, baik dalam kerangka bilateral maupun multilateral di berbagai fora internasional (PBB, OKI, GNB, G77, dan lain sebagainya, (4) Kesamaan agama yang dianut mayoritas penduduknya, ikatan sejarah, dan kedekatan emosional, (5) Target pasar bagi produk Indonesia = tujuan ekspor, (6) Sumber investasi dan wisatawan asing, (7) Pasar bagi tenaga kerja Indonesia = Perlindungan WNI/TKI, (8) Kerja sama pencegahan masuknya paham radikalisme dan ekstremisme (terorisme).
"Selain itu, ada empat prioritas dalam diplomasi Indonesia, yaitu kedaulatan dan integritas nasional, perlindungan dan pelayanan Warga Negara Indonesia/Badan Hukum Indonesia, diplomasi ekonomi, kerja sama maritim, dan peran dan leadership di kawasan dan organisasi internasional," lanjut Pak Raja.
Terkait polugri dalam konflik Israel-Palestina, Indonesia tetap dalam posisi mendukung Palestina yang sejauh ini tercermin dalam perjuangan beberapa hal, seperti dukungan politik pada solusi dua-negara (two-state solution) dan implementasi semua parameter kesepakatan internasional; berbagai program peningkatan kapasitas (capacity building) agar Pemerintah Palestina dapat menjalankan fungsinya sebagai pemerintah negara merdeka; kemerdekaan ekonomi (zero tariff dan Indonesia Industrial Park in Palestine); isu-isu kemanusiaan (humanitarian issues) seperti dalam hal pengungsi (bersama badan PBB UNRWA, United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East, atau "Agensi Pekerjaan dan Pemulihan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat"), desalinasi air (menghilangkan kadar garam berlebih dalam air agar dapat dikonsumsi bagi manusia, hewan, dan tanaman), serta kontribusi masyarakat Indonesia seperti dalam pembangunan Rumah Sakit Indonesia di Bayt Lahiya, Gaza Utara (masjid ini diresmikan oleh Wapres Jusuf Kalla pada 27 Desember 2015 dan terkena serangan udara Israel pada Oktober 2018).
Secara tegas, posisi Indonesia bagi kemerdekaan Palestina dapat dilihat dari pernyataan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor (12/6/2018), yang mengatakan, "Perjuangan bangsa Palestina dalam meraih kemerdekaan merupakan agenda prioritas yang akan didorong Indonesia sebagai salah satu Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB)."
Berbicara tentang Palestina atau tentang Timur Tengah secara umum sangatlah menarik. Ada banyak sekali yang dapat didiskusikan di dalamnya. Indonesia dalam hal ini harus memainkan berbagai peran strategis untuk menciptakan perdamaian dan kesejahteraan di kawasan tersebut.
Untuk menindaklanjuti pertemuan ini, Direktur ISMES Dr Ryantori mengatakan bahwa ISMES siap bersinergi dengan Kemlu dalam berbagai kegiatan untuk memajukan kajian terkait Timur Tengah di Indonesia. "Jika dibutuhkan, kami bahkan dapat memberikan policy brief yang berguna untuk Kemlu dalam kebijakan Timur Tengah di Indonesia," lanjut Tori, pengajar Jurusan Hubungan Internasional di Universitas Moestopo (Beragama) Jakarta yang baru menamatkan doktor dari Universitas Padjadjaran.
Pada sesi berbagi, Tia Mariatul Kibtiah yang juga pengajar Hubungan Internasional di Universitas Binus menceritakan pengalamannya waktu berkunjung ke Israel dalam sebuah pertemuan internasional bersama berbagai professor. "Indonesia merupakan salah satu negara yang penting di mata Israel," kata Tia, lulusan PSKTTI UI yang juga aktif sebagai pengamat Timur Tengah di televisi. Sedangkan Asep Kamaluddin, doktor muda yang aktif sebagai Kaprodi Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Veteran Jakarta menambahkan bahwa hingga saat ini banyak mahasiswa yang telah menjadikan peneliti ISMES sebagai referensi mereka dalam berbagai karya ilmiah. Bahkan, setahun yang lalu, ISMES juga dikunjungi oleh Professor Nader Habibi untuk mendapatkan berbagai perspektif tentang ekonomi politik Timur Tengah dari perspektif orang Indonesia.
Terkait dengan pembentukan komunitas, ide-ide dari ISMES dalam diskusi tersebut akan didiskusikan lebih lanjut oleh Pak Raja dan Dubes Nurul Aulia dengan Direktur Timur Tengah Kemlu, Pak Achmad Rizal Purnama, yang ketika pertemuan digelar sedang ada tugas ke luar negeri. Kita berharap komunitas ini dapat menjadi mitra yang efektif antara masyarakat sipil (civil society) dengan pemerintah (government) dalam urusan Timur Tengah. *
PS. Tulisan ini merupakan catatan personal penulis di blog, yanuardisyukur.com
No comments:
Post a Comment